Sekilas Implementasi POJK 77/2016 dan Keterkaitan PPATK

WICAKSONO & PARTNERS volkan-olmez-73767-1024x683 Sekilas Implementasi POJK 77/2016 dan Keterkaitan PPATK Fintech  startup financial technology finance corporate

Bersamaan dengan bertumbuhnya solusi inovatif pembiayaan bagi masyarakat Indonesia dalam memperolah dana pinjaman dari layanan keuangan digital atau Financial Technology (Fintech) dan dukungan pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK menerbitkan aturan main yang merupakan salah satu dari sandbox regulatory terkait layanan keuangan berbasis digital melalui Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). POJK 77/2016 berfungsi mengatur penyelenggaran bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna atau yang dikenal dengan peer to peer lending (P2P lending) yang melibatkan 3 (tiga) pihak utama yaitu penyelenggara Fintech, penerima pinjaman (debitur), dan pemberi pinjaman (kreditur).

Dari aturan tersebut diatur bahwa penyelenggara Fintech di Indonesia harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas ataupun koperasi. Saham perusahaan Fintech dapat dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sampai dengan 85% baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyelenggara Fintech harus mendaftarkan kegiatan usahanya kepada OJK sebagai penyelenggara Fintech. Penyelenggara Fintech yang terdaftar di OJK diwajibkan untuk mengajukan izin sebagai penyelenggara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Menurut OJK, hal ini untuk membuktikan model bisnis penyelenggara Fintech tersebut bisa berjalan dengan baik.

Penyelenggara Fintech memiliki kewajiban diantarannya (i) memiliki modal setidaknya Rp 1 miliar pada saat pendaftaran keanggotaan di OJK; (ii) saat megajukan perizinan, modal tersebut setidaknya harus sudah naik mencapai Rp 2,5 miliar; (iii) wajib menyediakan escrow account dan virtual account di perbankan serta menempatkan data center dan pemulihan bencana di dalam negeri; (iv) memiliki standar minimal sumber daya manusia yaitu ahli bidang teknologi informasi yang dimaksud terkait pengembangan dan pemeliharaan aplikasi serta pengamanan database, dan seorang direksi dan seorang anggota komisaris yang punya pengalaman paling sedikit di industri jasa keuangan minimal satu tahun, serta; (v) kerjasama dengan penyelenggara layanan pendukung (big data analyticaggregatorrobo advisor, atau blockchain) yang berlaku sejak 2 tahun setelah peraturan ini diundangkan; (vi) pelaporan berkala triwulan, bulanan dan tahunan; (vii) memastikan sistem elektronik mendukung penyediaan rekam jejak audit.

Pelanggaran kewajiban dan larangan POJK 77/2016, OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan izin.

POJK 77/2016 diharapkan pula dapat melindungi kepentingan yang bersifat nasional terhadap pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme dan stabilitas sistem keuangan.

Lebih lanjut, terkait dengan prinsip dan teknis pengenalan nasabah yaitu kewajiban perusahaan Fintech untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap pengguna sebagaimana disebut POJK 77/2016 telah diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 terkait penerapan program dimaksud, yang diundangkan tanggal 21 Maret 2017.

OJK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut dilakukan OJK untuk menghindari dampak negatif penggunaan Fintech, dimana model usaha Fintech ini cukup rawan untuk disalahgunakan dalam tindak pidana terorisme dan tindak pidanya ekonomi lainnya.

Jika ditarik kebelakang, PPATK setidaknya telah menemukan beberapa temuan aliran dana melalui akun pembayaran online seperti PayPal atau Bit Coin untuk pendanaan aksi terror di Indonesia. Hal tersebut lah yang mendorong PPATK untuk lebih concern terhadap aliran dana yang mencurigakan melalui transaksi elektronik/digital dimana salah satunya transaksi melalui perusahaan Fintech yang juga rawan untuk disalahgunakan.

~Febria Harun~